Demokrasi Hampa Substansi

http://www.floresa.co/

Keikutsertaan kita dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi  minimal warga-negara dalam politik. Tetapi dampak yang diakibatkan apabila kita tidak ikut serta dalam pemilu adalah terhambat nya demokratisasi di bumi pertiwi. Bukankah demokrasi itu adalah suatu sistem yang berkedaulatan Rakyat yang berdasarkan asas Pancasila dan bercirikan jati diri bangsa. Tetapi jika rakyatnya sendiri tidak ikut dalam pemilu yang bisa di bilang salah satu partisipasi minimal warga-negara. Lantas mau dibawa ke mana sistem demokrasi kita jika warga-negaranya sendiri apatis dalam menentukan pemimpinnya untuk lima tahun ke depan. Inilah mengapa demokratisasi kita hanya sebatas prosedural, tanpa partisipasi demokrasi hampa substansi.

Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah mapan demokrasi nya, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu memang masih cukup tinggi tetapi mengingat Indonesia  sedang menapaki proses demokratisasi, kecenderungan menurunnya partisipasi pemilih patut menjadi perhatian. Dalam pandangan Anthony Giddens, di samping terdapat fenomena demokratisasi yang meluas, negara-negara yang sebelumnya otoriter atau totaliter berubah menjadi lebih demokratis, tetapi di negara-negara yang demokrasi nya sudah mapan justru terdapat fenomena disillusionment (kekecewaan) terhadap demokrasi (Giddens, 2000: 90)

Dalam pandangan Giddens tersebut kita dapat menyimpulkan betapa Ironis nya demokrasi Indonesia. Di satu pihak kita sudah lepas dari sistem otoriter dan menapaki demokrasi yang baru selama delapan belas tahun lamanya, tetapi di satu pihak lagi kita sebagai warga-negara merasa sudah kecewa dengan demokrasi yang kita bangun sendiri. Sungguh ironis, melihat kita tidak ikut andil dalam pemilu dan membuang hak suara kita. Lantas untuk apa reformasi itu kita perjuangkan? Bukankah reformasi itu terjadi karena kita sudah bosan dengan penindasan, dan menginginkan kesejahteraan dan mengembalikan kedaulatan Rakyat.

Faktanya jika melihat hasil pemilu 2004, pilpres, dan pilkada, terdapat kecenderungan meningkatnya para pemilih yang tidak menggunakan haknya. Bahkan dari pilkada-pilkada yang dilakukan sejak 1 Juni 2005, angka golput lebih tinggi pada pileg dan pilpres (LSM, 2007; Marijan, 2006). Inilah bentuk kekecewaan Rakyat terhadap pemimpin dan para wakilnya yang di beri amanat tetapi malah menyalahgunakan nya demi kepentingan pribadi dan golongan. Itulah sebabnya warga negara ‘kecewa’ dan ‘bosan’ dengan tingkah laku mereka dan melampiaskannya dengan apa yang disebut oleh kita Golongan Putih.

Oleh sebab itu kita seharusnya sebagai warga-negara bisa menjadi pengawas sekaligus penjaga roda pemerintahan dengan ikut berpartisipasi dalam pemilu yang luber-jurdil. Walaupun kita kecewa dan bosan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme para pemimpin kita, tetapi masih ada KPK yang siap memberantas mereka. Walaupun kita salah memilih pemimpin kita dan kecewa terhadapnya yang tidak menjalankan janji-janjinya tetapi kita harus percaya bahwa selama lima tahun berikutnya pasti ada harapan dalam pembaharuan pemimpin yang lebih baik. Karena saya percaya di luar sana terdapat pemimpin yang bisa diberi amanat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mungkin pemimpin itu bisa jadi adalah anak Anda, saudara Anda, orang tua Anda, atau bahkan bisa jadi diri Anda sendiri.

Oleh karena itu mari kita wujudkan iklim demokrasi yang lebih baik, dengan memulainya dengan ikut serta dalam pemilu, dan menggunakan hak pilih kita sebagai warga-negara. Jangan sia-siakan pilihan kita dengan acuh dan apatis terhadap masa depan Indonesia. Satu suara untuk Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. smoga

IDEOLOGI DI TENGAH GLOBALISASI

Wacana  tentang ideologi mencuat kembali seiring dengan arus globalisasi yang dianggap mengancam terhadap eksistensi nation-state. Di tanah air nasib ideologi pancasila mengalami pasang surut. Ia sempat di sakral tapi kemudian dicampakkan. Karena itu pula, pancasila tidak membumi bagi kehidupan bangsa. Sakral sasi telah menyebabkan pancasila seperti benda museum yang berjarak dari generasi anak bangsa. Akibat itu pula, pancasila tidak berharga dan dianggap barang langka yang tidak menarik untuk di aktualisasi. Ini terbukti dari semakin sulitnya mencari generasi muda yang, paling tidak, tahu lima sila pancasila. Beberapa televisi pernah menayangkan wawancara mendadak dengan sejumlah generasi muda dari kalangan siswa sampai mahasiswa. Sebagian besar dari mereka tidak bisa menyebutkan isi pancasila dengan lengkap. Ini menjadi indikator sederhana dari semakin terasing nya pancasila dari napas kehidupan anak bangsa.

Pada peringatan hari lahirnya Pancasila semua orang tersentak untuk kembali pada Pancasila. Semua, terutama elite politik, merasa paling prihatin terhadap nasib Pancasila tanpa menyadari bahwa dirinya telah menjadi bagian dari penyebab “matinya” Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila hanya dijadikan payung penyelamat untuk kepentingan politik kaum elite. Pancasila seperti agama, ia di khotbah kan di mimbar-mimbar politik citra sebagai benteng atas ancaman terhadap diri dan kelompoknya untuk kemudian mencari simpati agar di klaim sebagai sosok pancasilais.

Kenyataan ini semakin menjauhkan Pancasila dari generasi muda di tengah globalisasi yang tak henti-hentinya menghampiri. Dan tidak berlebihan apabila seorang intelektual seperti Daniel Bell mengumandangkan ikrar “the end of ideology”

“Memasarkan” Pancasila

Untuk menjadikan Pancasila sebagai “living ideology” merupakan fenomena yang cukup unik di tengah hampir seluruh anak bangsa teralienasi dari Pancasila dan sebagian elite merasa sungkan untuk “memasarkan” Pancasila. Jika dilihat dari perspektif sempit sejak presiden BJ Habibie membuka kran ideologi selain Pancasila sebagai asas organisasi, eksistensi Pancasila semakin terperosok. Bahkan di tengah hujatan terhadap segala atribut orde baru, Pancasila betul-betul berada di titik nadir. Hal ini terlihat dari TAP MPR RI nomor 18/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Setelah itu, Pancasila ramai-ramai dikubur dan para penggagas reformasi merasa berdosa untuk menyebutkannya. Pancasila ditahbiskan sebagai monumen anti reformasi. Ini pula yang memperpanjang daftar kegagalan para pemimpin di negeri ini untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan kebangsaan yang marketable bagi rakyatnya.

 Baca juga: PERS, RUMOR, DAN TEROR

Kenyataan ini secara tidak langsung menjadi ancaman bagi upaya revitalisasi dan rejuvinasi Pancasila sebagai the way of live. Di samping itu, tantangan lain dari revitalisasi dan rejuvinasi ideologi adalah terbentuknya tawaran ideologi luar yang menyatu dalam arus globalisasi. Di tengah open market democracy tawaran ideologi semakin terbuka dan semuanya menjanjikan kesejahteraan. Di sinilah Pancasila dipertaruhkan. Kalau secara historis bangsa indonesia tidak pernah merasakan kesejahteraan dan kedamaian di bawah naungan ideologi Pancasila. Maka secara logika, ia tidak akan menarik bagi kalangan generasi bangsa. Bahkan dalam bentuk yang ekstrem bisa muncul kesadaran bahwa negara tanpa ideologi pun tetap ada.

Dalam kondisi demikian, yang dibutuhkan bukan proses doktrin apalagi ideologi sasi Pancasila. Pancasila harus dijadikan medium paling mudah untuk merekat kebersamaan yang akhir-akhir ini mulai retak. Layaknya makanan cepat saji, Pancasila harus diturunkan menjadi tata cara hidup yang mudah (cepat) dipahami dan enak (comfortable) dilaksanakan. Dan hal ini bisa dilakukan melalui keteladanan para pemimpin dalam mengelola negeri ini secara bermartabat. Langkah ini memang tidak mudah, karena para pemimpin negeri ini belum mampu mewariskan Pancasila sebagai way of live. Mereka berhenti pada proses ideologi sasi, sakral sasi, dan berakhir dengan politisasi.

Globalisasi dan Politik Endism

Arus globalisasi dengan segala muatannya sebenarnya merupakan proses ideologi sasi baru. hal ini biasanya diiringi dengan politik endism. Yaitu sebuah tesis tentang matinya ideologi-ideologi besar dunia akibat gerusan kapitalisme yang tak tertandingi. Negara maju dengan kapitalisme nya menyusup melalui stigma endism. Kenyataan inilah yang dipromosikan oleh para pemikir endist yang tertuang dalam berbagai karyanya, the end of ideology (Daniel Bell) dan the end of history (Francis Fukuyama) dan lainnya.

Dengan kata lain, ideologi sasi globalisasi merupakan bentuk paling nyata dari upaya pengakhiran ideologi-ideologi lainnya, termasuk Pancasila (the end of the Pancasila?) sehingga memperlancar hegemoni negara maju. Dan tidak menutup kemungkinan Pancasila pada akhirnya mati di tengah globalisasi akibat ketidak perdayaan anak bangsa merespons berbagai godaan global.

Di tengah pasar ideologi yang semakin terbuka saat ini, eksistensi Pancasila sangat rentan terjangkit penyakit endism. Untuk itu, perlu langkah-langkah strategis dan konstruktif dengan memanfaatkan seluruh potensi dan peluang (opportunity) yang ada dalam masyarakat. Salah satu peluang tersebut adalah adanya potensi-potensi “perlawanan” terhadap arus globalisasi yang belakangan marak terjadi khususnya di negara-negara berkembang, termasuk indonesia. Fenomena ini biasanya diiringi oleh keinginan untuk menumbuhkan kembali budaya lokal (local wisdom) khas indonesia yang plural dan toleran. Inilah modal penting dan cukup strategis bagi membumi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan warga negara tanpa doktrin  yang sering berbuah alienasi.

Peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan cara mengembalikan Pancasila sebagai wacana publik yang toleran dan aktual, diiringi kebijakan dan perilaku politik yang inklusif dan artikulasi. Semoga.